JOMBANG - Tingginya angka pasien terkonfirmasi Covid-19 di Jombang mendapat respons kalangan pemerhati kebijakan publik. Joko Fattah Rochim Koordinator Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) mengaku kecewa dengan kinerja Satgas Penanganan Covid-19.
”Sudah ada Satgas Covid-19, tapi kasus baru terus melonjak. Bulan Desember saja kasus baru sampai 750 kasus, terus lagi dalam sebulan kemarin 78 pasien meninggal, terus upaya pengendalian dari satgas seperti apa, wong kasusnya naik terus seperti itu,” terang Fattah.
Fattah menyebut, anggaran yang digelontorkan untuk penanganan Covid-19 di Jombang sangat besar, mencapai Rp 100 miliar lebih. Namun lambat laun, bukannya berkurang, malah penyebaran kasusnya semakin menjadi-jadi.
”Menurut saya, kinerja mereka (Satgas Covid-19, Red) sangat mengecewakan, lebih-lebih sekarang kasus meninggal Covid-19 juga terus bertambah setiap harinya,” tegasnya.
Dikatakan, dengan anggaran segitu banyaknya dirasa tak sebanding dengan hasil. Menurutnya, sejumlah program-program yang diusung satgas dirasa belum menunjukkan hasil maksimal, sebaliknya cenderung menghamburkan anggaran.
’’Dianggarkan begitu banyak hasilnya kok jadi begini. Tidak ada penanganan yang maksimal. Padahal sudah pengadaan ini itu, tapi dalam pelaksanaannya tidak jelas,’’ sambung Fattah.
Mengingat nilai anggarannya yang besar, maka jika tidak dilakukan pengawasan secara ketat, rawan terjadi kebocoram. ”Harusnya dipergunakan untuk yang lebih manfaat. Kalau untuk kepentingan yang pas dan sesuai serta cocok ya tidak masalah,’’ imbuh dia.
Dicontohkan disaat awal penanganan, satgas mengadakan peralatan. Mulai kasur posko, tandon cuci tangan, hingga pegadaan masker. ’’Dianggarkan begitu banyak hasilnya kok jadi begini. Tidak ada penanganan yang maksimal. Tidak masuk akal sama sekali, anggarannya banyak ternyata kasus juga banyak. Terus untuk apa saja anggarannya itu, intinya Tidak sesuai harapan masyarakat,’’ sambung Fattah.
Dikatakan, banyaknya penyebaran Covid-19 di klaster perkantoran menjadi bukti lemahnya penanganan Covid-19 di Jombang. ’’Yang terakhir ini yang lucu malah yang banyak kena ini mereka yang di kantor. Mereka awalnya yang koar-koar protokol kesehatan, malah mau akhir tahun kena Covid-19,’’ ungkap Fattah.
Sementara itu, terus meningkatnya pertumbuhan kasus positif covid-19 di Kabupaten Jombang direspons Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jombang. Pihaknya menilai, perlu ada upaya-upaya strategis jangka pendek yang serius untuk menangani masalah ini.
”Saya kira, kondisinya Covid-19 di Jombang jelas sudah sangat memprihatinkan,” terang dr Iskandar Dzulqornain, Ketua IDI Kabupaten Jombang.
Iskandar menyebut, hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan kasus yang kembali tinggi. Terlebih, titik penyebaran yang tak lagi terpusat dan disebut menyebar ke seluruh kecamatan.
”Jumlah kasus banyak, peningkatan banyak, posisinya tersebar. Semua area kabupaten ada, jadi tidak lagi tersentra lagi, padahal kalau masih tersentra akan lebih mudah penanganan,” lanjutnya.
Apalagi, menurutnya peningkatan kasus positif juga patut diduga dipengaruhi banyaknya orang-orang terpapar Covid-19 yang tak patuh dalam melaksanakan isolasi mandiri.
”Patut diduga isolasi mandiri tidak dilakukan dengan benar-benar disiplin, karena perawatannya tidak terkontrol. Jadi kalau penanganan ya berarti segera disiapkan tempat-tempat (isolasi masal,Red) ini,” imbuh Iskandar.
Sementara untuk pencegahan, edukasi kepada masyarakat masih sangat perlu terus dilakukan pemerintah. Terlebih dengan cara-cara yang lebih efektif dan mengena. ”Kesadaran memang masih rendah ya, koordinasi perlu ditingkatkan terus. Apakah edukasi ke masyarakat benar, apakah sudah tepat sasaran itu perlu dievaluasi,” lontarnya.
Sementara pada bagian yustisi atau penegakan hukum, Iskandar menyerukan agar operasi yang dilakukan juga mulai berubah. Operasi dengan sistim statis atau menyetop di lokasi-lokasi tertentu, dinilainya mulai harus dievaluasi.
”Bisa diganti dengan sistim mobile, jadi bisa keliling, bisa sidak ke tempat statis misal kantor, pabrik, pusat perbelanjaan, ini menurut saya juga efeknya akan lebih maksimal,” pungkasnya.
Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jombang, sejak kasus positif pertama ditemukan Maret lalu, tren peningkatan kasus baru tiap bulannya menunjukkan kenaikan signifikan.
Temuan kasus positif baru masing-masing pada Maret satu kasus, April enam kasus, Mei 44 kasus, Juni 206 kasus, Juli 255 kasus, Agustu 148 kasus, September 217 kasus, Oktober 306 kasus, November 386 kasus, Desember 750 kasus.
Sumber :
https://radarjombang.jawapos.com/read/2021/01/02/233191/kecewa-kinerja-satgas-covid-19
Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) berharap kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mau membuka LPJ kepala Desa se-Kabupaten Jombang tahun 2020, khususnya mengenai LPJ Kepala Desa terkait Covid 19. “Ini penting kita tahu demi kesehatan masyarakat Jombang secara menyeluruh. Dan lagi masalah kesehatan adalah masalah utama bagi kita semua, apabila ditengarai ada kekurangan penanganan. Dengan begitu masyarakat bisa saling mambatu dan bergotong-royang dalam masalah kesehatan,” harap Fatah Rochim, Ketua FRMJ kepada Kabar Nahdliyin ketika melakukan refleksi akhir tahun 2020 di Kantor FRMJ Kamis (31/12) lalu.
Dipertanyakan sejauhmana pelaksanaan karangtina dan bantuan Covid 19 selama tahun 2020 perlu masyarakat masing masing Desa mengetahui, “Masyarakat pada tahun 2020 sering komplin terkait bantuan Covid 19 yang dinilai tebang pilih, juga sejauhmana efektifitas palaksanaan karangtina pada 2020. Pada tahun 2021 semua harus jelas penanganannya, jangan masyarakat disuguhi data saja, tanpa melihat hasil. Era tehnologi komunikasi yang kian cangih ini mari kita gunakan untuk saling bersilaturrahmi dan memperbaiki penanganan bagi mereka yang terpapar dan terdampak Covid 19 di tahun 2021 ini,” tanyanya.
Dia juga menjelaskan, bahwa sulitnya mengakses LPJ Kepada Desa di Kabupaten Jombang pada tahun 2020 sangat kita rasakan. Karena itu, menurutnya LPJ beberapa Kepala Desa pada tahun 2020 patut dipertanyakan. Ia mengaku kerap mendapat laporan terkait kinerja kepada Desa, antara lain mengenai sistem LPJ rampung yang digunakan, “Semua Desa di Kabupaten Jombang menggunakan istilah sistem LPJ Rampung, kelemahannya Program ada, Anggaran ada, pekerjaan tertunda atau bahkan tidak ada,” kataya dengan mimik serius.
Dirinya juga sempat mengirim surat audensi kepada Kejaksaan Negeri Jombang, “Surat prihal minta audensi sudah saya layangkan tinggal menunggu jawaban, terkait audensi kita minta pihak Kajaksaan berkenan mengoreksi adanya pelanggaran pada LPJ beberapa Kepala Desa tersebut, tujuannya saling memperbaiki agar di tahun 2021 ini kinerja kepala Desa semakin transparan, apalagi masyarakat kini sedang berjibagu dengan Covid 19,” katanya.
Temuan masyarakat terkait LPJ Kepala Desa yang disampaikan kepada FRMJ ini memang unik, pertama, ada yang menemukan LPJ pelaksanaan pekerjaan ketika pergantian Kepala Desa, di Desa masih ada sisa pekerjaan, siapa yang bertanggungjawab, kepala Desa yang lama atau Kepala Desa yang baru, “Ini juga menjadi pembahasan, siapa yang bertanggungjawab bagaimana mengenai anggaran dan waktu perkerjaan, ini perlu ada pejelasan kan mesti tidak tepat waktu siapa yang bertanggungjawab,” tanyanya.
Juga ada beberapa keluhan warga terkait terbatasnya informasi mengenai LPJ Kepala Desa, “Masyarakat kerap mengelu ketika ingin mengetahui LPJ Kepala Desa, banyak masyakakat yang tidak tahu bagaimana sistem LPJ rampung yang diterapkan di Desanya, yang unik pekerjaan baru dimulai, LPJ-nya sudah diterima, ini kan unik,”katanya lagi.
Menurut pentolan FRMJ di Desa banjir anggaran, dari mulai angaran sanitasi hingga karangtina, karena itu perlu penilaian, salah satunya juga mengenai dana Siltap (penghasilan tetap) Perangkat Desa.
“Ada yang 6 sampai 7 bulan belum diberikan, bahkan ada yang satu Desa 9 Perangkatnya tidak menerima Siltap, demikian juga RT/RW – nya, ada yang tidak menerima, ada yang mengadu seperti itu, bagi FRMJ informasi tersebut kami sampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, jika ada pelanggaran hukum ya kita sampaikan ke Kejaksaan,” lanjutnya.
Salah satu Sekdes ketika dimintai tanggapan terkait yang disampaikan FRMJ tersebut mengatakan, “Semua ada mekanismenya, LPJ di Desa setahu saya, dikoreksi sedemikian rupa oleh berbagai pihak, masayarakat juga bisa langsung bisa bertanya ke Kantor Desa jika ingin tahu, bahkan telah kita umumkan hasilnya, dengan berbagai cara ada yang menggunakan bener atau baliho dipasang di sudut sudut jalan,” kata Sekdes yang bertugas di Wilayah Kecamatan Jogoroto.
Mengenai siltap pengalaman di Desanya, tambah Sekdes yang engan disebutkan namanya, “Jika ada perangkat yang tidak menerima atau RT – RW tidak menerima siltap bisa jadi yang bersangkutan memiliki pinjaman pada Bank Jombang, setahu saya seperti itu, saya tidak tahu kalau di Desa – desa lain bagaimana,“jelasnya. Sampai berita ini dilaporkan KN belum bisa melakukan konfirmasi ke pihak DPMPD Kabupaten Jombang karena masih masa libur tahun baru.
Sumber https://www.kabarnahdliyin.com/2021/01/01/demi-kesehatan-masyarakat-jombang-dpmpd-diminta-bedah-lpj-corona-kepala-desa/
